Dunia pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) kembali menjadi sorotan. Dugaan tindakan kekerasan fisik dan verbal yang menyeret Kepala SMP Negeri 9 OKU terhadap seorang siswi bernama Tisa kini menjadi perhatian serius Komisi I DPRD OKU.
Ironisnya, persoalan yang seharusnya diselesaikan melalui pendekatan pendidikan dan pembinaan justru berkembang menjadi polemik serius setelah keluarga siswi mengungkap dugaan perlakuan fisik yang dinilai tidak pantas dilakukan oleh seorang tenaga pendidik, terlebih oleh seorang kepala sekolah.
Kasus tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD OKU, Senin (2/11/2026), pukul 14.00 WIB, di Ruang Komisi I DPRD OKU, Baturaja Lama.
DIDUGA DITENDANG HINGGA TERJENGKAL, KELUARGA TAK TERIMA!
Dalam forum RDP, Yansah selaku kakak kandung Tisa membeberkan keterangan yang diperoleh keluarga terkait peristiwa di lingkungan sekolah.
Menurut keterangan keluarga, kejadian bermula ketika Tisa berada di sekitar gerbang sekolah saat melepas pentol jilbab. Ia kemudian dipanggil dan dibawa ke ruang kepala sekolah.
Namun, di ruangan tersebut, Tisa diduga mendapatkan tindakan penendangan hingga terjengkang.
Tak hanya dugaan kekerasan fisik, keluarga juga mempersoalkan ucapan yang diduga menyinggung tragedi meninggalnya , Ayuk, Tisa, sekitar satu tahun lalu.
Kalimat yang dipersoalkan keluarga berbunyi, "Sudah mau mati sama Ayu kau."
Bagi keluarga, persoalan ini bukan lagi sebatas teguran terhadap atribut sekolah. Mereka menilai tindakan dan ucapan tersebut, apabila benar terjadi, merupakan perlakuan yang tidak dapat dibenarkan terhadap seorang anak didik.
Keluarga menegaskan tidak menerima kejadian tersebut dan menyampaikan bahwa laporan telah disampaikan kepada pihak berwajib.
KEPALA SEKOLAH BANTAH MENENDANG, CCTV JADI SALAH SATU KUNCI PEMBUKTIAN
Di hadapan forum RDP, Kepala SMPN 9 OKU, Yanti, membantah melakukan penendangan terhadap Tisa.
Ia menjelaskan bahwa kejadian berlangsung pada Rabu sekitar pukul 12.18 WIB, menjelang jam pulang sekolah. Menurut keterangannya, Tisa dipanggil ke ruang kantor karena jilbabnya terlihat terbuka di bagian kiri dan kanan serta sedang menggigit pentol.
Yanti mengaku memanggil Tisa untuk merapikan jilbab di depan kaca. Ia juga mengakui bahwa dirinya berbicara dengan suara keras.
Terkait ucapan yang menyinggung meninggalnya Ayu, Yanti menyatakan tidak mengetahui bahwa Tisa merupakan kakak dari Ayu. Ia menyebut ucapan mengenai Ayu disampaikan oleh guru lain yang berada di ruangan.
Sejumlah nama yang disebut berada di ruangan saat kejadian yakni Marini, Melis, Herpa, dan Iqbal.
Yanti juga menjelaskan bahwa gelang Tisa dilepas karena dianggap melanggar ketentuan atribut sekolah.
Menariknya, dalam forum tersebut Yanti menyatakan siap memberikan rekaman CCTV apabila diminta pihak berwenang.
Pernyataan tersebut menjadi penting. Rekaman CCTV, apabila tersedia dan merekam kejadian secara utuh, dapat membantu mengungkap fakta serta memperjelas perbedaan keterangan antara keluarga dan pihak sekolah.
DINAS PENDIDIKAN BERHARAP KEKELUARGAAN, TAPI BAGAIMANA DENGAN HAK ANAK?
Perwakilan Dinas Pendidikan OKU menyatakan tidak membenarkan tindakan kekerasan apabila dugaan tersebut benar terjadi.
Namun, Dinas Pendidikan juga berharap persoalan diselesaikan secara kekeluargaan tanpa menempuh jalur hukum dengan alasan bahwa kepala sekolah, guru, dan siswi merupakan bagian dari keluarga besar dunia pendidikan.
Pernyataan ini patut menjadi perhatian.
Sebab, persoalan dugaan kekerasan terhadap anak bukan semata-mata persoalan internal sekolah yang cukup diselesaikan melalui perdamaian antarpihak.
Ada hak anak yang harus dilindungi. Ada dugaan perbuatan yang harus diperiksa. Ada pula tanggung jawab institusi pendidikan untuk memastikan sekolah menjadi tempat yang aman bagi peserta didik.
Pendekatan kekeluargaan tidak boleh berubah menjadi alasan untuk mengesampingkan pemeriksaan objektif ataupun hak keluarga memperoleh keadilan.
DPRD SOROTI LUKA PSIKOLOGIS: JANGAN SAMPAI ANAK TAKUT KEMBALI KE SEKOLAH
Wakil Ketua Komisi I DPRD OKU, Nafroni, M.Kom., menegaskan bahwa pihaknya berupaya mencari solusi terbaik dengan mengutamakan masa depan dan kelanjutan pendidikan Tisa.
Komisi I juga menaruh perhatian terhadap kemungkinan trauma psikologis yang dialami siswi tersebut.
Sementara itu, anggota Komisi I, M. Saleh Tito, menyoroti bahwa kekerasan fisik dan kekerasan psikis memiliki dampak berbeda.
Menurutnya, luka fisik dapat terlihat, sedangkan luka psikologis sering kali tidak terlihat tetapi bisa meninggalkan dampak yang berkepanjangan.
Tito juga meminta data jumlah siswa yang mengundurkan diri maupun pindah sekolah dari SMPN 9 OKU selama dua tahun terakhir sebagai bahan evaluasi.
Dalam RDP disampaikan bahwa tahun ini terdapat dua siswa mengundurkan diri, sedangkan tahun sebelumnya terdapat dua siswa pindah sekolah.
Data tersebut perlu ditelaah lebih lanjut agar tidak menimbulkan kesimpulan tanpa dasar mengenai kondisi sekolah.
MENILAI: DISIPLIN SEKOLAH BUKAN ALASAN MEMBENARKAN KEKERASAN
Peristiwa ini harus menjadi peringatan keras bagi seluruh penyelenggara pendidikan.
Menegakkan disiplin memang merupakan bagian dari tanggung jawab guru dan kepala sekolah. Namun, kedisiplinan tidak boleh ditegakkan melalui tindakan yang berpotensi melukai fisik, merendahkan martabat, ataupun menghancurkan kondisi psikologis peserta didik.
Apabila dugaan kekerasan tersebut terbukti, maka harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan diskriminasi.
Selain itu, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
memandang persoalan ini tidak boleh berhenti hanya pada mediasi dan pertemuan di ruang DPRD.
Ada sejumlah hal yang perlu ditindaklanjuti secara terbuka dan objektif:
Apakah rekaman CCTV tersedia dan dapat diperiksa secara utuh oleh pihak berwenang?
Bagaimana keterangan para guru yang disebut berada di dalam ruangan saat kejadian?
Apakah Tisa telah memperoleh pemeriksaan dan pendampingan psikologis?
Apa langkah konkret Dinas Pendidikan dan Dinas P3A dalam memastikan perlindungan terhadap siswi tersebut?
Bagaimana jaminan agar Tisa dapat melanjutkan pendidikan tanpa intimidasi, tekanan, maupun perlakuan diskriminatif?
RDP berlangsung kondusif. Komisi I DPRD OKU akan melanjutkan upaya mediasi dengan mendengarkan keinginan resmi keluarga serta menunggu langkah penanganan dari Dinas Pendidikan dan Dinas P3A.
Namun, satu hal harus menjadi perhatian bersama: jangan sampai seorang anak yang datang ke sekolah untuk menuntut ilmu justru harus berhadapan dengan dugaan perlakuan yang membuatnya kehilangan rasa aman di lingkungan pendidikan.
Sekolah seharusnya menjadi tempat mendidik, bukan tempat yang membuat anak takut.